detail-image

Kadisdikbud Bengkayang Hadiri Pembukaan Rakor MKKS SMK Provinsi Kalimantan Barat ke-VII di Bengkayang

26 Jun 2025
Share :

Bengkayang, 26 Juni 2025 — Kabupaten Bengkayang menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Provinsi Kalimantan Barat ke-VII yang berlangsung di Aula Hotel Lala Golden, Kamis malam dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, S.Sos., M.Si. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan vokasi di wilayah Kalimantan Barat.

Pembukaan Rakor turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat,  Kepolisian Resor Bengkayang, para camat dari wilayah sekitar, Ketua PGRI Kabupaten Bengkayang, Pengawas SMA/SMK, serta para kepala SMK se-Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, S.K.M., M.K.M., turut hadir sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap agenda peningkatan mutu pendidikan vokasi.

Dalam sambutan Bupati Bengkayang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Rakor MKKS SMK ini. Forum ini dipandang sebagai wahana penting dalam konsolidasi visi dan langkah strategis peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. Dengan mengusung tema “Penguatan Eksistensi MKKS SMK dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi di Kalimantan Barat”, forum ini diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan menuju sistem pendidikan vokasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Bupati Bengkayang juga menyoroti pentingnya penguatan jejaring antar-SMK, pemanfaatan teaching factory, link and match dengan dunia industri, serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal. “Kami menempatkan pengembangan pendidikan vokasi sebagai bagian integral dari misi daerah, yaitu mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan berbudaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyoroti tantangan besar yang dihadapi lulusan SMK saat ini, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data, lulusan SMK tercatat sebagai kelompok pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Rita juga menekankan perlunya orientasi global dalam pendidikan vokasi. Saat ini, terdapat lebih dari satu juta lowongan pekerjaan di pasar internasional dengan lebih dari 700 jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan SMK. Namun, hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan bahasa asing serta minimnya kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri global. Salah satu peluang konkret yang dipaparkan adalah kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK dari perusahaan asal Tiongkok  dengan gaji mencapai Rp15 juta per bulan. Sayangnya, hingga kini belum berhasil terisi karena kurangnya kompetensi dan kemampuan bahasa Mandarin dan Inggris di kalangan lulusan.

Menanggapi hal tersebut, Kadisdikbud Provinsi menekankan pentingnya kolaborasi konkret antara SMK dan industri. Menurutnya, kerja sama tidak cukup berhenti pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) semata, melainkan harus mencakup transfer pengetahuan, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan riil industri, serta pembukaan jalur magang yang produktif. Kemitraan strategis ini menjadi kunci agar SMK mampu mencetak lulusan yang adaptif dan siap kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Rakor ini diharapkan menghasilkan berbagai rumusan strategis untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK serta memperkuat kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang relevan dan bermutu. Selain itu, Bupati Bengkayang juga mengajak seluruh peserta Rakor untuk menikmati keindahan alam Bengkayang, khususnya air terjun dan riam-riam alami yang menjadi daya tarik wisata unggulan daerah.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, Rakor MKKS SMK Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Bengkayang ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong pendidikan vokasi lebih progresif dan berdampak luas bagi pembangunan Kalimantan Barat. (PSSHA)